KARANGGAYAM, 03/05/2016.
Pemerintah Desa Karanggayam hari ini selasa, 03/05/2016 kembali melaksanakan amanah dari Pemerintah Pusat untuk membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat.
Setelah sebelumnya Pemerintah Desa juga membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera pada april 2016.
Ratusan warga yang mayoritas perempuan dari seluruh wilayah Desa mendatangi Balai Desa Karanggayam untuk menerima KIP.
KIS, KKS dan KIP merupakan program Pemerintah Pusat dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat Indonesia yang dianggap kurang mampu.
Namun demikian seperti halnya program-program sebelumnya, sesuai kenyataan dilapangan program ini masih menimbulkan kecemburuan ditengah masyarakat khususnya mereka yang merasa kurang mampu namun tidak menerima kartu-kartu tersebut.
Bahkan anehnya, ada sebagian masyarakat yang sebenarnya sudah meninggal dunia atau pindah keluar daerah tetapi masih terdaftar sebagai penerima kartu khususnya untuk KIS dan KKS, lalu untuk KIP banyak diantara penerima yang sudah lulus sekolah bahkan sudah menikah dan punya anak.
Pemerintah Desa yang sebenarnya hanya ditugasi untuk membagikan saja, selalu menjadi tempat untuk menumpahkan keluh kesah mereka yang tidak menerima kartu.
Kondisi ini tentunya menyisakan keprihatinan dari Pemerintah Desa, yang bisa mereka lakukan hanya bersabar untuk menjelaskan kepada masyarakat kurang mampu lainnya yang tidak menerima bantuan.
Ini seharusnya diketahui Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Setiap desa pasti mengalami hal yang sama, menjadi tempat keluh kesah bahkan jadi sasaran kekesalan warga yang tdk menerima.
Semoga bisa menjalankan amanah negara ini dan tetap sabar menghadapi warga dan kartu2 itu bisa bermanfaat dan dimanfaatkan sebenar benarnya sesuai dengan harapan Pemerintah.
Pendataan masih menjadi persoalan akut negeri ini
Sepertinya metode pendataan masyarakat miskin masih perlu untuk dievaluasi.
sudah saatnya bantuan untuk desa, datanya diambil dari desa itu sendiri…juga desa memberikan data yang akurat saat memberikan datanya ^_^
Harus segera di evaluasi, banyak masyarakat yg masuk kriteria sesuai kondisi dilapangan justru tdk tersentuh apalagi masuk program