Suasana ruang pelatihan di Hotel Santika Purwokerto

KARANGGAYAM.DESA.ID

Kepala Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Banyumas, Nanang Supono, bersama sejumlah pegiat desa lain dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga, pada Rabu hingga Jumat (12-14/10) mengikuti Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat Desa dan Lembaga Mediasi Desa di Hotel Santika Purwokerto.

Pelatihan diselenggarakan oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen PPMD Kemendesa PDTT Hanibal Hamidi, dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Bambang mengatakan, Pembangunan Sumber Daya Hukum Masyarakat Desa dan Mediasi Desa merupakan salah satu noktah upaya dari Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Dirjen PPMD Kemendesa PDTT, dalam rangka memberikan penguatan pada pengetahuan masyarakat desa yang sesungguhnya sudah ada di masyarakat untuk menjadi modal tambahan bagi kemakmuran desa.

Hanibal melanjutkan, hak asal usul dan hak kewenangan lokal berskala desa hakikatnya adalah spirit dan ruh dari kehidupan masyarakat desa. Namun dalam rangka memunculkan kembali hak asal usul dan hak kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dipunyai oleh masyarakat sendiri bukan sesuatu yang muncul dari langit, namun harus ditemukenali sendiri oleh masyarakat desa.

Melalui pelatihan ini, diharapkan nanti para pelaku pembangunan desa, baik Kepala Desa, tokoh desa dan pegiat desa dapat bersinergi untuk merumuskannya bersama untuk dituangkan dalam Peraturan Desa sehingga kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti. 

Pada pelatihan ini peserta dilatih untuk mengisi kuesioner Index Desa Membangun, Yossi Suparyo Anggota tim pokja desa Kemendesa PDT mengatakan bahwa sistem pengisian data untuk Index Desa Membangun diharapkan memenuhi beberapa syarat yaitu : 1. Sistem apapun jangan sampai tersentral atau hanya memenuhi kepentingan Pemerintah pusat, 2. Sistem ini harus bisa menjawab persoalan yang ada didesa sekaligus agregasi dilevel desa sehingga memang menjadi kebutuhan desa itu sendiri, 3. Sistem ini mudah digunakan dengan perangkat yang ada, 4. Keterlibatan desa dalam merumuskan sistem.